Jum'at, 31 Januari 2025
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Ono Surono atas tanggapan Bupati Indramayu, Anna Sophanah terhadap dugaan keterlibatan PNS Indramayu ikut berkampanye dalam upaya pemenangan salah satu calon di Pilgub Jawa Barat yang akan dilaksanakan 24 Februari mendatang.
Sebelumnya, usai gelar acara Ikrar Damai untuk Pilgub Jabar, Anna menegaskan, meski PNS tak boleh berpolitik namun PNS punya hak politik.
"Harusnya bupati intruksikan ke seluruh PNS Indramayu untuk netral di Pilgub Jabar," tegas Ono, Jumat (1/2/13).
Ia memaparkan, sikap bupati Indramayu yang tak tegas melarang PNS tersebut dinilai sangat berpeluang adanya asumsi sekaligus dugaan semakin kuat bahwa pemerintah Indramayu ikut bermain dalam Pilgub Jabar.
Ia mencontohkan, kasus Camat Kroya yang sempat mengusir Panwaslu Kecamatan dan dua wartawan saat pembekalan perangkat desa, menurutnya sebagai bukti konkrit yang seharusnya disikapi oleh Bupati Indramayu.
Selain itu, Ono juga mendesak kepada jajaran pemerintahan lain untuk menyerukan larangan terhadap PNS ikut berkampanye, apalagi memaksa warga setempat untuk memilih salah satu calon.
"Sekda yang menjadi Ketua Korpri (Indramayu), juga harus bicara seperti itu (melarang PNS ikut kampanye -red)," pungkasnya.
