Soal Jaminan Kesehatan, Pemerintah Dituding Berkhianat

Cuplik.Com - Jakarta - Kehadiran UU SJSN dan UU BPJS dinilai membawa angin segar bagi kesejahteraan rakyat, terutama di bidang kesehatan. Namun kehadiran turunan dari UU tersebut ternyata dinilai masih jauh dari harapan hadirnya kedua UU itu. Pemerintah, lewat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, dituding telah berkhianat terhadap kedua UU tersebut. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Kajian Perburuhan (ElKaPe) yang bekerjasama dengan FH Unika Atma Jaya, di kampus Unika Atma Jaya, Senin (18/02).

Diskusi yang menghadirkan Prof. Hasbullah Thabrany (Fakultas Ilmu Kesehatan UI), Surya Chandra Surapaty (Wa.Ka. Pansus RUU BPJS), Said Iqbal (Sekjen KAJS), serta Indra Munaswar (dosen Unika Atma Jaya) tersebut menyimpulkan bahwa lahirnya Perpres itu telah mengkhianati amanat UU SJSN dan UU BPJS. Setidaknya, kesimpulan itu didasari atas beberapa aturan yang terdapat dalam Perpres sendiri.

Perpres itu menyatakan bahwa badan hukum BPJS bukan badan hukum publik. Hal ini bisa berakibat tafsir yang bermacam-macam, apalagi terkait dengan pola implementasi BPJS. Diskusi itu berkesimpulan bahwa dengan Perpres itu, BPJS bisa mengambil keuntungan. Kemudian soal penetapan peserta BPJS yang bertahap hingga 2019. Padahal pemerintah sudah diminta untuk menyiapkan diri selama dua tahun, pasca diundangkannya kedua UU itu.

"Dugaan adanya intervensi perusahaan asuransi swasta pun tidak bisa dilepaskan," ungkap Said Iqbal dalam rilis yang diterima Cuplik.com.

Dengan temuan dan hasil kajian tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mendiskreditkan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Hal itu tercermin dalam kesengajaan pemerintah untuk tidak patuh terhadap UU BPJS dan UU SJSN.

"Untuk itulah kami menolak tegas Perpres ini. Apabila pemerintah tetap ngotot, maka KAJS dan MPBI akan melakukan mogok nasional dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya," tutup Said.