Menurut informasi yang didapat Cuplik.com, pengumpulan KTP ini disertai lembaran isian data diri tanpa kepala surat. Belum diketahui untuk apa salinan KTP dan lembaran tersebut. Namun, sumber lain menyebutkan pengumpulan itu akan digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik.
"Betul. Guru-guru di kecamatan Lohbener dimintai salinan KTP. Kabarnya untuk mantan kepala dinas pendidikan yang akan maju ke pemilihan DPD tahun depan," ungkap sumber itu.
Mantan kepala dinas pendidikan yang dimaksud adalah Suhaeli, MSi, yang kini menjadi ketua Dewan Pendidikan Indramayu. Rumor yang berkembang di kalangan guru-guru tersebut, saudara dekat Bupati Indramayu tersebut bakal maju ke Senayan dari jalur utusan daerah atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Penelusuran Cuplik.com, pengumpulan KTP itu tak hanya terjadi di Lohbener saja, di kecamatan Jatibarang dan Arahan pun dikabarkan sama. Namun, waktu pengumpulan saja yang berbeda, ada yang seminggu, ada pula yang sehari sebelum pilgub Jabar.
"Itu hak politik warga negara. Namun tentu saja kasus yang pernah menimpa yang bersangkutan mesti dijadikan catatan," ungkap Sahali, pengamat hukum dan politik saat ditemui Cuplik.com pada Rabu (27/02) sore. Sebagaimana diketahui, Suhaeli pernah divonis 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus korupsi. Namun kabarnya, pengajuan kasasinya dikabulkan oleh MA.
Pegiat LBH Bandung ini pun menambahkan jika pengumpulan KTP itu sah-sah saja, selama pemilik KTP tahu tujuan dari pengumpulan KTP tersebut.
"Kalau pemilik KTP tidak tahu, jelas ini cara-cara yang tidak etis dan tidak elegan dalam berpolitik," tutupnya.