Jum'at, 10 Januari 2025
"Sampai saat ini kebijakan dari Pemkab Indramayu masih berorientasi kepada pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Wakil Bupati Indramayu, H Supendi M.Si saat membuka acara "Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Beban Kerja di lingkungan Pemkab Indramayu", di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Rabu (27/2/13).
Meski begitu, Supendi mengaku upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PNS terus ditingkatkan. Pasalnya, kata dia, distribusi PNS masih banyak yang tidak sesuai dengan penempatan berdasarkan kompetensinya.
"Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin, serta penghasilan belum adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya," paparnya.
"Analisis jabatan yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan informasi jabatan yang akurat yang dapat dijadikan bahan baku baik untuk proses pengelolaan SDM, seperti evaluasi jabatan, rekruitmen dan seleksi, manajemen kinerja, penyusunan kompetensi dan pelatihan," imbuh Supendi.
Sementara, menurut Pengamat Politik dan Hukum, Sahali menegaskan, pernyataan Wabup tersebut menunjukkan bahwa kinerjanya selama menjabat dipertanyakan, pasalnya terkait kesejahteraan dan kompetensi PNS merupakan tanggungjawab Wabup sebagai pengatur internal pemerintahan yang sejak 2010 sudah menjabat.
"Ini statmen terlambat, ke mana saja selama ini? Kalau dia hari ini mempertanyakan kesejahteraan PNS, lalu bagaimana kerjanya dia selama menjadi wakil bupati. Mengenai kepegawaian, Itu kan tugas dan wewenangnya wakil bupati," tegas Sahali saat dihubungi Kamis (28/2/13).
