"Aksi ini mau menekankan KPUD supaya netral tidak masuk angin. Karena, kami lihat arahnya ke sana. Beberapa fakta di lapangan telah terjadi money politic yang begitu masif. Misalnya, di Cianjur dimana ada 32 kyai yang menerima uang dari tim Aher, dua orang bersedia untuk menjadi saksi tentang prilaku tersebut," papar Ketua DPD TMP Jabar, Dadang I Danubrata, Jumat (1/3/13).
Ia memaparkan, para kyai diberi uang jutaan rupiah dan alat peraga oleh pasangan incumbent Aher-Demiz. "Ini kan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kami berharap, perhitungan yang terjadi di KPUD dijalankan dengan benar. Hasil internal kami, pilgub jabar ini dua putaran," jelasnya.
Terkait dengan pelanggaran yang sudah diterima TMP, ia menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Ia menegaskan, dengan penemuan-penemuan pelanggaran tersebut akan terus mendesak KPUD untuk memberi sanksi.
"Kita meminta ada sanksi yang diterapkan KPUD, karena jelas ada gerakan masif yang terjadi dalam Pilkada Jabar," tegasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan, tindakan ini bukan semata-mata sebagai sikap yang tak legowo atas kekalahan ini, tapi dengan fakta yang ada, kata dia, pelanggaran-pelanggaran dalam Pilgub Jabar harus bersih dan transparan sehingga pemimpin yang hadir merupakan representatif dari keinginan rakyat Jawa Barat.
Lebih jauh ia juga menemukan adanya dugaan pihak KPUD memihak salah satu calon dengan tak disediakannya TPS di perusahaan yang saat pencoblosan tak diliburkan.
"Kami katakan bahwa ada kecenderungan keberpihakan KPUD terhadap salah satu calon ini dicontohkan dengan tidak adanya TPS keliling di rumah sakit dan hilangnya ratusan ribu hak pilih buruh," pungkasnya.