"Menurut saya sangat menyesatkan Menhan yang mengatakan bahwa para oknum Kopassus pembunuh di LP Cebongan dianggap tidak melanggar HAM karena para oknum itu membunuh secara spontanitas dan tidak ada perintah dari atasannya. Kekhawatiran saya muncul interpretasi kolektif bahwa tentara tidak melanggar HAM kalau membunuh orang dengan spontanitas walau dengan senjata dibiayai pajak rakyat. Saya amati masyarakat cyber juga tampaknya mendukung para kopassus tersebut. Mungkin karena mereka sudah tidak sabar pada hukum kita yang lembek. Kondisi tersebut secara politis sangat menguntungkan pendukung rezim militer atau orang-orang yang berlatar belakang militer. Isu ini akan digulirkan seperti bola es dengan terus mengetengahkan isu premanisme, walaupun para preman itu mungkin buatan mereka. Sehingga terjadi kondisi seolah-olah instabilitas. Skenario selanjutnya harus dicari orang yang tegas walau bengis."
Hadi menambahkan, "Kondisi ini memungkinkan munculnya tokoh berlatar belakang militer atau sipil yang militeristik. Bila perlu pilar-pilar dan aktivis HAM harus diberangus. Dari sinilah paham Soehartoisme masuk. Soehartoisme memiliki tiga pilar yakni stabilitas , pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Singkatnya adalah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi harus tercipta stabilitas keamanan, stabilitas ini harus ditopang oleh pemerintahan yang militeristik yang absolut dengan meminimalisir aspirasi politik rakyat, bahkan bila perlu mematikan kedaulatan rakyat. Jadi, marilah kita melawan lupa dulu, sebelum membenahi bangsa ini ke depan"