Kamis, 9 Januari 2025
Pasalnya, meski rencana kenaikan hanya dibatasi untuk kendaraan pribadi dan industri, namun pada akhirnya akan mengakibatkan kebutuhan pokok lainnya menjadi mahal dan membuat nelayan makin sengsara.
"Rencana kenaikan BBM oleh pemerintah di tahun 2013, tentu sangat sulit bagi para nelayan. Karena BBM merupakan komponen penting nelayan setiap kali melaut, bahkan sampai 70 persen pembiayaannya," ujar Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana kepada cuplik.com, Selasa (23/4/14).
Menurutnya kenaikan BBM bukanlah solusi tepat dengan dalih subsidi dialihkan ke sektor lain, seperti pembenahan infrastruktur. Apalagi, lanjutnya, pemerintah masih menerapkan kebijakan klasik yang tak mendidik bagi nelayan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak ada manfaatnya bahkan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat nelayan.
"Harusnya pemerintah terlebih dulu membenahi infrastuktur dasar, penambahan kuota BBM bagi nelayan, kemudian diimbangi juga dengan penambahan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di kampung nelayan atau Tempat Pelengan Ikan (TPI), serta pengawasannya dengan melibatkan koperasi nelayan," jelas Budi.
Aktivis asal Kota Mangga itu menegaskan, kenaikan BBM ataupun kebijakan lainnya tentunya harus melibatkan nelayan, dan bukan hanya segelintir orang atau kelompok yang jelas-jelas memiliki kepentingan yang mengorbankan rakyat.
"Pemerintah hanya melibatkan asosiasi pengusaha dan asosiasi angkutan umum saja. Harusnya nelayan bagian terpenting untuk terlibat dalam rencana kenaikan harga BBM," tegas Budi.
