Jum'at, 31 Januari 2025
"Akibat hal ini dikhawatirkan tidak akan ada keseriusan untuk mengeksekusi Susno, selain menjadikannya sebagai bulan-bulanan polemik yang penuh sensasi," ujar Ketua Presidium Indonesia Police watch (IPW), Neta S Pane, Minggu (28/4/13).
Menurutnya, setidaknya ada empat sensasi yang dimunculkan untuk terus membakar kasus Susno.
Pertama, kata Neta, banyaknya pejabat dari pemerintahan SBY yang mengomentari kasus Susno, termasuk Presiden SBY.
Kedua, kedatangan Jaksa Agung ke Mabes Polri. "Kedatangan itu adalah tindakan salah kaprah. Seharusnya Jaksa Agung mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa mengenai surat keputusan yang menimbulkan polemik dan bukan mendatangi Kapolri," jelasnya.
Ketiga, Kapolri mengatakan akan menindak tegas anggota Polri yang menghalangi eksekusi Susno, padahal tidak ada satu pun anggota Polri yang bertindak demikian.
"Seharusnya Kapolri menyarankan kepada Jaksa Agung agar berkonsultasi ke MA dan bukan berkonsultasi ke Mabes Polri," paparnya.
Keempat, Kapolda Jawa Barat diancam akan dicopot dari jabatannya. Ancaman ini dinilai sebagai bentuk arogansi elit Polri yang menimbulkan sensasi baru di balik kasus Susno Duadji.
"Padahal, apa yg dilakukan Polda Jabar adalah menjalankan fungsi mediasi agar tidak terjadi konflik ketika para jaksa berada di rumah Susno," terangnya.
Oleh karenanya, ia menegaskan, jika kejaksaan memang serius hendak mengeksekusi Susno seharusnya tidak perlu membuat polemik dan sensasi. Kejaksaan cukup mendatang MA untuk meminta fatwa terhadap keputusannya yang multi tafsir, atau kejaksaan bisa melakukan Peninjauan Kembali (PK).
"Artinya cara-cara elegan harus dilakukan agar tidak menimbulkan polemik dan sensasi-sensasi baru untuk menutup kasus-kasus besar yang muncul di masyarakat," tutupnya.
