Pembicaraan diawali oleh Ono Surono, tokoh petani dan nelayan Indramayu yang juga ketua HNSI Jawa Barat.
Ono mempertanyakan sejauh mana kerja-kerja hukum yang telah dilakukan oleh Polres Indramayu terkait serangan Pemuda Pancasila terhadap aksi damai buruh 1 Mei lalu.
"Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, dan jika bukti-bukti awal sudah mencukupi maka Polres Indramayu akan melimpahkannya ke Polda Jabar, dalam rangka menghindari adanya anggapan-anggapan tentang intervensi Polres Indramayu atas kasus ini," ujar Pangarso.
Sementara itu Abdul Kholik, Kordum aksi aliansi dan solidaritas peringatan hari buruh sedunia (May Day) kemarin kembali menegaskan tentang posisi buruh dalam politik.
"Saya ingin menegaskan lagi bahwa aksi-aksi buruh sangat terkait dengan politik, baik politik nasional ataupun lokal. Artinya adalah bahwa, baik dalam konteks SBI-KASBI secara internal organisasi maupun dalam bentuk aliansi dengan organisasi lain, ya buruh itu pasti ngomongin politik dalam orasinya. Dari dulu buruh bicara politik, kok," ujar Kholik.
Kholik merasa perlu menegaskan hal itu agar pihak-pihak tertentu tak mengerangkeng aspirasi politik buruh dalam usahanya mencapai kesejahteraan hidup.
"Jika buruh tak berbicara politik tentu buruh akan semakin terpinggirkan oleh kebijakan nasional maupun lokal," ungkap Kholik
Terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila dan aspirasi poltik buruh, Pangarso mengakui bahwa aparat kepolisian memang kecolongan.
"Kami minta maaf atas hal itu dan Saya menjamin bahwa ke depan hal semacam itu tak perlu terjadi lagi," kata Pangarso.
Pembicaraan yang berjalan lancar dan akrab itu berakhir menjelang maghrib dan Kapolres menyalami mereka satu per satu di depan pintu ke luar.
Setelah sampai di tempat parkir motor, para aktivis ini berkumpul dan berbicara sebentar seputar pengawalan kasus ini hingga tuntas, di antaranya adalah membuat tembusan-tembusan surat vertikal serta menghubungi instansi terkait di tingkat Pusat, Jakarta.