"Dengan tidak menerima pernyataan bersama tentang penolakan kenaikan BBM. DPRD kabupaten Indramayu tidak pro rakyat," tegas Ketua GMNI Indramayu, Dede Irawan saat melakukan aksi bersama Front Mahasiswa Peduli Rakyat (FMPR), Rabu (8/5/13).
Menurutnya, sikap DPRD Indramayu yang tak mau menerima pernyataan penolakan kenaikan harga BBM sangat disayangkan, karena tidak kooperatif terhadap isu-isu kerakyatan, padahal jelas-jelas imbas dari kenaikan BBM ini akan makin mencekik kehidupan masyarakat, khususnya di Indramayu.
"DPRD secara institusi tidak menerima pernyataan penolakan BBM, artinya DPRD sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai amanat rakyat, penyambung lidah rakyat dan kami mengutuk tidak aspiratufnya DPRD," jelasnya.
Alasan DPRD Indramayu melalui salah satu anggota DPRD yang menemui massa aksi, mengatakan bahwa bentuk pernyataannya tersebut tidak formal, sehingga desakan massa agar DPRD menandatangani dan dikirimkan ke pusat itu tak digubris.
"Formalitas DPRD makin bikin rakyat sengsara. Ini keturunan rezim Orde Baru," kesal Dede.
Atas sikap itu, mahasiswa kesal dan menilai DPRD Indramayu tidak peduli terhadap rakyat khususnya di Indramayu, hal itu ditandai gedung yang dibangun atas uang rakyat itu selalu sepi dari para anggotanya.
"Pada ke mana woiii para wakil rakyat..?!" teriak salah satu massa aksi saat negosiasi alot dengan salah satu anggota DPRD Indramayu.
"Sing lanang pada meng Bilyar wadone pada karokean (Yang pria sedang main bilyar dan Perempuan lagi karaokean -red)" jawab massa aksi yang lain dengan cetusan khas bahasa Dermayu.
Aliansi mahasiswa Indramayu dalam FMPR itu terdiri dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), dan Fordem (Forum Demokrasi), dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).