Kejaksaan Segera Laksanakan Fatwa Hukuman Mati

Cuplik.Com - JAKARTA: Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan bersyukur jika Mahkamah Agung mengabulkan fatwa yang dimintakan oleh kejaksaan terkait aturan pelaksanaan hukuman mati. Salah satu permintaan yang diajukan adalah mengenai batasan waktu untuk pengajuan PK dan Grasi.

"Kami meminta fatwa karena ada kekososongan hukum. Jika benar sudah turun, saya akan tegas melaksanakan hukum tersebut," kata Hendarman di Jakarta, Jumat (13/3).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum AH Ritonga menyatakan dalam permintaan yang diajukan, kejaksaan meminta diaktifkan kembali aturan penetapan batas waktu sesuai dengan UU no 3/1950 tentang Grasi. Aturan tersebut, sambungnya, tidak dicantumkan dalam aturan baru sehingga menjadi celah untuk dimanfaatkan para terpidana menunda waktu eksekusi mati. Hal itu, menurutnya, mengganggu kerja kejaksaan.

Dia menjelaskan aturan penetapan batas waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah tiga puluh hari setelah putusan kasasi diterima. "Setelah itu, jika dia berniat untuk mengajukan grasi, dia memiliki waktu tiga puluh hari setelah putusan PK. Itu aturannya dalam UU," jelasnya.

Selain penetapan batas waktu, kejaksaan juga meminta ketegasan dari Mahkamah Agung untuk memberikan kesempatan peninjauan kembali hanya satu kali. Hal itu sesuai yang tercantum dalam UU Kitab Hukum Acara Pidana.

Mekanisme pengajuan PK, ujar Ritonga, bisa diajukan oleh terpidana dan keluarga terpidana. Walau demikian, ia mengatakan akan menyiasatinya agar permintaan hanya diajukan oleh satu pihak saja. Fatwa tersebut, imbuhnya,  akan diberitahukan kepada terpidana mati yang saat ini masih belum menyatakan sikap, yakni sekitar 54 orang terpidana.

"Tapi, kapan waktu awal perhitungan tiga puluh harinya akan didiskusikan dengan Menkum dan HAM, serta Jaksa Agung supaya tidak ada perbedaan," jelasnya.