Jum'at, 31 Januari 2025
Muhammad Iyus Kuswandi, merupakan guru Matematika yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor: 824. 4/SK. 329-DIKMEN/2012 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dari SMPN Unggulan Sindang ke SMPN 1 Terisi Indramayu, berjarak sekitar 30 kilometer dari tempat semula mengajar.
Menurutnya, SK mutasi tersebut sangat tak berdasar, pasalnya tak ada satu pun kriteria yang mengharuskan dirinya dimutasi. Iyus menjelaskan dirinya sudah mengajar sebanyak 26 jam per minggu dan sudah mengikuti sertifikasi sejak 2009, juga tak ada kelebihan guru serta sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
"Saya menolak mutasi itu, ini sama sekali tak berdasar," ujarnya, Jumat (5/7/13).
Ia menceritakan, saat awal tahun ajaran 2012/2013 (Tanggal 12 Juli 2012) terbit surat mutasi tersebut. Ia merasa aneh pasalnya setelah mutasi ke sekolah baru, datanglah guru baru yang menggantikan posisinya sebagai guru matematika. Sehingga menurutnya surat mutasi tentang penataan dan pemerataan itu tidak sesuai dengan realita.
"Saya menduga bahwa penyebab utama mutasi ini sebenarnya adalah kondisi perpolitikan di Indramayu yang mengharuskan guru untuk loyal kepada pilihan politik penguasa di sini. Saya mungkin dianggap tidak loyal karena tidak mau mengikuti pilihan politik penguasa, kemudian ada yang melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan," jelasnya.
Diketahui, Iyus sebelumnya sering mempertanyakan terkait kebijakan pendidikan di Indramayu. Ia memaparkan, misalnya pada kegiatan pelatihan penyusunan RPP Silabus yang diselenggarakan oleh PGRI Indramayu, setiap guru SMP, SMA, SMK dipungut Rp 150 ribu dan untuk guru SD Rp 450 ribu.
"Dana itu diambil dari BOS, padahal mestinya bukan untuk itu, lagi pula RPP itu tak perlu karena sudah tugas guru masing-masing," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti. Ia mengungkapkan pada Pilgub Jabar kemarin secara nyata dan terbukti bahwa pungutan guru digunakan untuk kepentingan politik. Hal itu karena melihat sebuah baligho besar yang dipasang sekitar April 2012 yang bertuliskan "Para guru Indramayu siap mendukung Kang Yance untuk menjadi calon gubernur Jabar. Terimakasih kepada 15.000 guru yang telah mengikuti pelatihan penyusunan RPP dan Silabus dan telah terkumpul Rp 14 milyar".
"Di baliho itu ada logo PGRI dan Dinas Pendidikan Indramayu. Umur baliho tidak lama karena kemudian menghilang," ungkap Retno seperti yang dirilis harian Republika, kemarin (3/7).
Untuk itu, atas dimutasinya secara sepihak, Iyus akan mengirimkan surat keberatannya kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian c.q. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian III Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Saya jelas menolak dan minta keadilan melalui pemerintah pusat," pungkasnya.
Saat ini Iyus mengajar di SMPN Terisi Indramayu. Diketahui juga, Iyus bersama beberapa guru lainnya mendirikan Serikat Guru Indramayu (SeGI) yang sudah dideklarasikan beberapa bulan lalu.
