Jum'at, 10 Januari 2025
"Terlalu banyak kepentingan oknum penguasa dalam pengelolaan kebutuhan pokok rakyat. Kepentingan elit itulah yang menjadi penyebab tingginya harga kebutuhan pokok saat ini. Bahkan kecaman presiden kepada para menteri ekonomi sekali pun tak mampu mengoreksi harga," ujar Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (BS) kepada cuplik.com, Senin (29/7/13).
Menurutnya, jika kecaman SBY dan operasi pasar oleh pemerintah tidak juga menurunkan harga, itu pertanda bahwa posisi tawar pemerintahan ini sangat lemah di pasar kebutuhan pokok. Bahkan, kata Bambang, pemerintah tak mampu mengubah sentimen pasar.
Hal itu terbukti saat presiden SBY belum lama ini menghardik para menteri ekonomi karena tidak responsif terhadap gejolak harga kebutuhan pokok. "Kalau pemerintahan ini memiliki posisi tawar yang kuat, kecaman presiden mestinya bisa mengoreksi harga. Namun, gema kecaman itu bahkan nyaris tak didengar pasar," jelasnya.
Bambang menilai, hal itu terjadi akibat oknum-oknum pemerintah diduga menjadi pemain utama atau faktor penentu besaran stok dan tingkat harga.
"Mereka mencari dana di pasar Sembako untuk membiayai aktivitas politik masing-masing pada 2014 mendatang. Mereka tidak peduli lagi kalau aksi mereka memanipulasi stok dan harga itu menyengsarakan rakyat. Segala sesuatu nyaris dibuat langka agar ada alasan untuk impor. Dari disparitas harga itulah oknum-oknum pemerintah bisa menangguk untung besar," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, wajar jika terjadi kekacauan dalam tata kelola penawaran dan formula harga daging sapi karena diduga oknum penguasa meminta margin laba yang tinggi.
"Ada indikasi bahwa gambaran persoalan daging sapi tidak sesederhana kasus yang diungkap KPK. Kalau diteliti lebih cermat, kasus ini akan melebar dan menyentuh area yang sensitif," ungkapnya.
Bambang juga mengungkapkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada pekan lalu, akhirnya memberi indikator tentang adanya interest oknum pemerintah dalam mengelola kebutuhan pokok rakyat. KPPU menduga seorang menteri terlibat kartel bawang putih.
"Dalam praktiknya, hampir semua komoditi kebutuhan pokok rakyat dikendalikan kartel. Dan, oknum penguasalah yang mengendalikan kartel-kartel itu," pungkasnya.
