Minggu, 24 November 2024
"Ini tidak ubahnya seperti rezim orde baru di Indramayu, Ada upaya mematikan demokrasi, bahkan ini secara lokalistik sudah mendekati fasis," ujar Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Indramayu, Sahali SH, Senin malam (7/10/13).
Hal itu diungkapkan terkait imbauan Bupati Indramayu yang mengajak kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas politik demi kelancaran pembangunan di Indramayu.
Sahali menilai imbauan tersebut memberikan peluang kepada para aparat untuk melegalkan tindakan represif atau kekerasan terhadap rakyat Indramayu dengan dalih mengganggu stabilitas politik.
"Nanti demo dikatakan mengganggu stabilitas politik, ngomong kritis dibilang melawan, kumpul-kumpul dianggap makar, apa jadinya Indramayu nanti," tukasnya.
Sahali mempertanyakan, ungkapan bupati dan beberapa statmen yang sudah terpampang dalam reklame-reklame besar harus disertai dengan rasionalitas.
"Harapannya, stabilitas politik itu pemaknaannya bukan anti demokrasi, tapi harus dimaknai sebagai partisipasi aktif partai politik dan elemen masyarakat dalam rangka menegakan demokrasi sebenarnya di Indramayu," jelas caleg DPRD Indramayu Dapil V ini.
Lebih jauh Sahali juga memaparkan, beberapa bukti bahwa pernyataan bupati tersebut lebih ke arah mematikan demokrasi yakni adanya upaya penyatuan rakyat Indramayu untuk memilih satu partai dengan cara yang tak mendidik.
"Seperti halnya upaya kuningisasi dalam berbagai aspek, bahkan intervensi yang masif terhadap pemerintahan desa," paparnya.
"Parahnya lagi bantuan-bantun APBD diklaim atas nama partai penguasa atau figur bupati itu sendiri dan rakyat ditipu melalui bantuan-bantuan yang padahal itu adalah hak rakyat dan berasal dari dana rakyat Indramayu sendiri," pungkasnya.
