"Ooo.. inikah yang dimaksudkan menjaga stabilitas politik, tidak boleh orang mengevaluasi, mengkritik, menilai. Ini merupakan bukti kekuasaan di Indramayu sangat reaksioner," ujar Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Indramayu, Sahali SH kepada cuplik.com, Rabu (12/10/13).
Menurutnya, langkah bupati Indramayu terlalu berlebihan. Mestinya, kata Sahali, penyerahan bukti para pengacara Pilkada seluruh Indonesia termasuk di dalamnya Indramayu disikapi secara profesional. Karena hal itu merupakan wajar terkait tertangkap tangannya Ketua MK non aktif Akil Mochtar.
"Kenapa harus dijawab dengan laporan, tidak menjelaskan persoalan itu kepada rakyat. Inikan terlihat ada kepanikan, jangan-jangan benar apa yang disangkakan," kata Caleg DPRD Indramayu Dapil V dari PDI Perjuangan ini.
Untuk itu, Sahali menghimbau kepada semua pihak di Indramayu untuk menyikapi serius atas langkah bupati Indramayu yang dinilai reaksioner tersebut.
"Para pihak Prodem (pro demokrasi) harus sadar bahwa sikap bupati seperti itu merupakan tindakan yang mematikan gerak para aktivis dan gerakan demokrasi di Indramayu. Saatnya gerakan rakyat di Indramayu harus menilai secara jernih dan bergerak untuk tidak sendiri-sendiri dalam mengkritik kekuasaan hari ini," kata Sahali.
Lebih jauh Sahali menegaskan bahwa sikap Bupati Indramayu saat ini dinilai menjadi musuh bersama bagi rakyat Indramayu yang pro demokrasi dan pro perubahan.
"Kita tegaskan rezim hari ini adalah common enemy (musuh bersama -red) bagi aktivis yang pro demokrasi. Bersatu adalah jawabannya, bukan berarti bebeda baju tidak bisa bersatu, tapi upaya rezim hari ini merupakan langkah untuk mematikan iklim demokrasi indramayu," tegasnya.