Rabu, 12 Februari 2025
Hal itu dikatakan Pengamat politik dan kebijakan anggaran daerah, Hadi Santosa, Senin (21/10/13).
Diketahui acara "Jalan Bareng Partai Golkar" dilaksanakan dalam 3 gelombang dan berhadiah undian, gelombang I dilaksanakan 20 Oktober 2013 berhadiah Umroh untuk 2 orang, gelombang II pada 1 Januari 2014 berhadiah 1 unit rumah, dan gelombang III pada bulan Maret 2014 berhadiah 1 unit Mobil. Selain dalam rangka peringati HUT Partai Golkar, juga dalam rangka HUT Indramayu ke-486, dan HUT Radar Indramayu ke-7.
"Itu menunjukan bahwa di daerah ini tidak malu-malu lagi, bahwa birokrat PNS dijadikan mesin politik, padahal itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis, apalagi menggunakan fasilitas. Rupanya ada simbiosis mutualisma antara penguasa politik saat ini dengan para pejabat birokrat di sini," tutur mantan sekretaris Timsel KPU Indramayu ini.
Menurutnya, acara yang melibatkan para PNS tersebut tidak aneh terjadi di Indramayu, pasalnya saat ini penguasa Indramayu dipimpin dari partai Golkar, sehingga lebih suka menggunakan mesin birokrasi dari pada partainya dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik.
"Karena di birokrasi itu ada sumberdaya keuangan yang besar yang berasal dari APBD, apalagi kontrol dari legislatif (DPRD Indramayu -red) kurang kritis," jelasnya.
Selain itu, ia juga menilai, birokrasi dari Camat sampai Kuwu (kepala desa), Kepala Dinas sampai Pejabat UPTD, bahkan Kepala Sekolah punya pengaruh kuat pada masyarakat bawah (grassroot).
"Baik melalui janji maupun penekanan bersifat intimidatif," terang Hadi.
Sehingga, lanjutnya, kondisi demikian maka penguasa bisa dengan mudah melanggengkan kekuasaannya.
"Di lain pihak keuntungan yang diperoleh para pejabat abdi dalem ini adalah ia juga bisa mempertahankan jabatannya dan bisa melakukan tindakan korupsi kalau demi kepentingan politik penguasa," paparnya.
"Inilah yang saya anggap kita akan memasuki fase kehancuran di daerah ini, ini ditandai dengan tumbuhnya mentalitas koruptif dan prestasi bukan berdasarkan kinerja tapi asal boss senang. Yang jadi korban rakyat, karena seharusnya dananya untuk kepentingan publik tapi dikorupsi untuk kepentingan politik penguasa," imbuhnya.
Oleh karena itu, Hadi menyimpulkan bahwa kondisi Indramayu saat ini mengalami krisis pendidikan politik.
"Karena rakyat memilih bukan karena kebebasan pertimbangan politiknya tapi memilih dibawa tekanan," tegasnya.
"Saya yakin itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi distimulasi oleh investasi, investasi harus didorong oleh kemauan investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah ini. Tapi investor punya variabel pertimbangan, salah satunya watak politiknya," pungkasnya.
