Lahan Petani Digusur, DPRD Indramayu Masih Cuek

Cuplik.Com - Indramayu - Penyelesaian soal penggusuran lahan garapan petani hutan masih menemui jalan buntu, pihak kontraktor yang sudah mendapatkan izin Perhutani Indramayu bersikukuh mengusir petani tanpa ganti rugi, sementara DPRD Indramayu masih abaikan pengaduan para petani.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Serikat Petani Pejuang Indramayu (SPPI), Edy Suwanto. Ia menyesalkan, hingga saat ini pengaduannya belum juga direspon oleh DPRD Indramayu. Padahal, benturan para petani dengan kontraktor yang menggusur, makin memanas di wilayah Indramayu Barat.

"Sejak sebulan lalu surat pengaduan sudah dilayangkan, sampai saat ini belum ada respon, entah kapan bisa audiensi," ungkap Edy, Jumat (1/11/13).

Edy menjelaskan, penggusuran tersebut sudah dilakukan sekitar dua bulan lalu, namun lamanya pihak DPRD Indramayu merespon, akhirnya para petani mendatangi sendiri lokasi lahan menemui pihak yang menggusur untuk menyelesaikan masalah.

Dikatakan Edy, penggusur dari proyek yang dipimpin oleh H Anwar Patoni ini kukuh akan mengusir petani yang sudah membuka lahan milik negara itu.

Awalnya, lanjut Edy, pihak proyek menolak untuk mengganti lahan garapan petani, namun setelah melakukan negosiasi, pihak proyek berjanji akan mengganti lahan yang sudah digusur tapi dengan lahan yang masih belukar dan bukan lahan siap tanam atau tak ada ganti rugi pembukaan lahan.

"Ini kan masih belum adil, karena semua lahan yang digusur itu sudah bersih dan siap tanam," jelas Edy.

Edy memaparkan, lahan dari sekitar 150 hektar yang digarap oleh ratusan petani (maksimal tiap petani satu hektar), sudah sekira 60 hektar yang sudah digusur, lokasi berada di wilayah Blok Cipait desa Cikawung Kecamatan Terisi dan desa Sanca Kecamatan Gantar kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Sementara Anggota DPRD Komisi B yang menangani Pertanian dari FPKS, Hadi Hartono mengakui bahwa permasalahan penggusuran lahan petani masih jauh dari pantauan DPRD, sehingga akan menjadi bahan evaluasi.

“Kondisi ini harus dievaluasi penuh, pasalnya kejadian seperti ini kerap kali diterima para petani hutan karena tak ada perjanjian yang jelas dengan Perhutani," katanya.

Sedangkan, pihak Humas Perhutani KPH Indramayu, Ade mengaku bahwa pihaknya belum memgetahui perkembangan yang ada di Indramayu sendiri. Pasalnya dari dua bulan ke belakang sedang ada keperluan di luar kota. Tak dijelaskan keperluan apa yang dimaksud.

“Saya ga tau tuh mas perkembangan indramayu dua bulan kebelakang, soalnya saya di Madiun saja ada keperluan tugas luar,” tandasnya.