Minggu, 16 Maret 2025
Hal itu diungkapkan dalam acara "Gerakan Nasional Sadar Jaminan Sosial" dengan agenda Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Jelang Berlakunya BPJS 2014; Sosialisasi Program Perumahan bagi Tenaga Kerja Sektor Informal di Indramayu; dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Serikat Pekerja Sektor Informal Indonesia (SPINDO) Kabupaten Indramayu. Bertampat di Aula KPL Mina Sumitra, Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Senin (25/11/13).
"Kita akan menguatkan organisasi Spindo di Indramayu dan segera mendata seluruh pekerja informal di Indramayu agar mudah mendapatkan akses program dari negara melalui kementerian terkait," ujar Ketua DPC Spindo, Nanang Kosim.
Menurutnya program pemerintah khususnya dalam pelaksanaan Jaminan Sosial melalui BPJS hendaknya diberikan juga kepada sektor informal, bukan hanya kepada sektor formal belaka. Pasalnya sektor informal sangat jauh lebih banyak dibandingkan sektor formal, termasuk di Indramayu.
Oleh karena ia mengingatkan kepada Pemerintah Indramayu agar ke depan memperhatikan dengan serius jaminan sosial untuk rakyat di sektor informal.
"Kami mendesak Pemda agar bisa memfasilitasi, mengakses, dan mendukung setiap program untuk sektor informal," jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat Spindo, H Maliki Sugito SSos menegaskan bahwa pihkanya akan selalu bekerja sama dengan pemerintah dan steakholder terkait dalam rangka memperjuangkan pekerja di sektor informal.
"Diharapkan nanti ada pembinaan dari pengurus pusat dan daerah terhadap pengurus kabupaten dan kecamatan di Indramayu," katanya.
Bupati Indramayu melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indramayu, Wawang Irawan memaparkan, perhatian pemerintah daerah Indramayu sangat tinggi terhadap sektor informal, ia mengklaim hingga saat ini Pemda sudah memberikan stimulan ke 714 warga dari ribuan warga Indramayu yang masuk di sektor informal.
"Ini tugas kita bersama. Prinsipnya kita siap bekerjasama dengan Spindo dan para steakholder untuk melindungi para pekerja informal," katanya saat berpidato mengatasnamakan bupati Indramayu.
Sedangkan menurut Ketua Dewan Pembina DPC Spindo Indramayu, Ono Surono ST mengungkapkan, fakta adanya jumlah pekerja informal yang lebih banyak dibandingkan sektor formal. Maka ia mendesak kepada Pemda Indramayu untuk membuka akses selebar-lebarnya untuk para pekerja informal agar makin diperhatikan.
"Mayoritas pekerja di Indramayu adalah sektor informal. Sehingga ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dan ada kerjasama sinergis untuk memperjuangkan ini," tandasnya.
Acara tersebut dihadiri seluruh pengurus DPK Spindo Indramayu yang kemudian diambil sumpahnya oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Barat, Muhammad Arsyad, disaksikan oleh Ketua DPP Spindo, H Maliki Sugito; Sekjen DPP Spindo, Leo TD Sarumpaet; Ketua Dewan Pembina DPC Spindo Indramayu Ono Surono ST; Kepala Dinsosnakertrans Indramayu Wawang Irawan; Jamsostek Indramayu, H Darsono; dan sebagian anggota Spindo Indramayu.
