Ranperda Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Dianggap Kejahatan Terstruktur

Cuplik.Com - Indramayu - Rancangan Peraturan Daerah tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Ranperda KORPRI) Kabupaten Indramayu kembali disoal. Ranperda ini dianggap merupakan kejahatan yang terstruktur yang dilakukan oleh rezim penguasa daerah saat ini.

Hal ini disampaikan oleh pegiat sosial, Sahali, pada Sabtu (7/12) siang. Ranperda ini menurutnya tidak berdasar pada kebutuhan rakyat yang kongkrit. Apalagi unsur pembiayaan dari amanah peraturan ini dibebankan kepada APBD.

"Anggaran itu seharusnya pro publik, bukan hanya berpihak pada kepentingan golongan atau organisasi tertentu," ungkap Sahali, yang juga praktisi hukum ini.

KORPRI, menurutnya, merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) dari sekian banyak ormas yang ada di Kabupaten Indramayu. Jika salah satu ormas diberikan peluang legitimasi hukum untuk menikmati anggaran rakyat, bagaimana dengan ormas-ormas yang lain.

"Konstruksi ranperda ini sangat dipaksakan. Jika begitu, mengapa tidak dibuatkan agar seluruh ormas bisa masuk dan mendapat legitimasi hukum yang sepadan?!" tegasnya.

Selain itu, tambahnya, tentu saja beban anggaran hanya untuk belanja dan dialokasikan pada golongan-golongan tertentu saja. Sedangkan di sisi lain, anggaran daerah setiap tahunnya sudah banyak disedot oleh belanja rutin.

"Belanja rutin dalam RAPBD 2014 saja sudah memakan belanja publik begitu besar. Dan ini masih harus dibebani oleh anggaran-anggaran yang lain. Ini yang saya sebut kejahatan yang terstruktur dan sistemik," ungkap Sahali, berapi-api.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah daerah Indramayu sedang mengajukan sepuluh ranperda untuk dibahas oleh anggota DPRD. Salah satu dari sepuluh ranperda tersebut adalah ranperda tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Sejak diajukan, ranperda ini telah menuai banyak kontroversi.