Jum'at, 10 Januari 2025
"Kalau untuk edukasi politik, mengapa pembicaranya harus partai politik dan di kantor pemerintahan?" ungkap Sahali.
Sahali menilai, yang dibicarakan partai politik tentu saja bukan soal edukasi politik semata, tapi sudah berwujud pada praktek kampanye. Calon anggota legislatif daerah dari daerah pemilihan 5 Indramayu ini menambahkan, bukan wilayahnya Pemkab untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
"Mestinya birokrasi itu fokus saja melayani publik, kalau kegiatan ini serahkan saja pada KPU Kabupaten," tegas pria yang sehari-hari berprofesi sebagai praktisi hukum ini.
Sahali menambahkan, Panwaskab mesti cerdas dan jeli dalam menangkap fenomena politik ini. Menurutnya hal ini merupakan tak-tik yang tidak sehat dari rezim penguasa untuk memobilisasi birokrasi dan PNS. Ia pun menegaskan, birokrasi dan PNS memang memiliki hak politik untuk memilih, tapi tugas utamanya adalah pelayanan publik.
"Birokrasi dan PNS jangan diseret-seret ke ranah politik praktis. Untuk itu kami siap mengawal netralitas mereka dan akan serius mendorongnya ke ranah hukum apabila menemukan pelanggaran," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Indramayu, Ahmad Bahtiar, menolak anggapan bahwa kegiatan sosialisasi itu merupakan ajang kampanye. Pernyataan Bahtiar itu sekaligus menampik anggapan PKS yang menyatakan kegiatan itu merupakan kampanye. PKS sendiri tidak menghadirinya, meski diundang sebagai narasumber. Partai yang mendapat urutan ketiga sebagai pembicara dalam sosialisasi itu mengutus tim advokasinyauntuk memberikan keterangan. Afif Rahman, selaku tim advokasi PKS, menilai kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menyeret birokrat dan PNS ke ranah politik praktis.
