Kamis, 13 Februari 2025
Rencananya para nelayan dari Indramayu, Cirebon, Tegal, Batang dan seluruh nelayan Pantura yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) ini, akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pertamina pusat, Kantor Kementerian ESDM, dan Istana Negara pada Rabu (5/2) mendatang.
"Mulai hari senin kemarin (17/1) kami (nelayan, -red) sudah tidak bisa mengisi BBM, sehingga terdapat penumpukan kapal karena ada penghentian pasokan bbm. Jelas kami menolak. Nanti Rabu (5/2) kita akan melakukan aksi ke Jakarta menuntut penolakan kebijakan ini," ujar Ketua HNSI Jawa Barat, Ono Surono saat memimpin rapat di Aula KPL Mina Sumitra, Jumat (31/1/14).
Ia menjelaskan, intruksi BPH Migas sangat tidak rasional, pasalnya selain saat ini dalam kondisi paceklik, nelayan juga seringkali menjadi korban dan sapi perah pemerintah melalui kebijakannya tanpa mempertimbangkan dan melibatkan langsung dengan nelayan. Oleh karenanya para nelayan menolak dengan tegas.
"Selain Indramayu, nanti ada perwakilan dari Cirebon, Tegal, dan seluruh nelayan Pantura," jelas ketua KPL Mina Sumitra itu.
Diketahui, melalui surat nomor 29/07/Ks.BPH/2014 tertanggal 15 Januari 2014 yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk, dan PT Surya Pama Niaga (SPN), Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommang memerintahkan:
"Agar dalam mendistribusikan jenis BBM Tertentu tidak menyalurkan dan/atau tidak melayani penyaluran jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna usaha perikanan dengan ukuran kapal di atas 30 GT", demikian tertulis dalam surat itu.
Hal senada dikatakan oleh Rusmadi, salah satu nelayan sekaligus Manager TPI Karangsong Indramayu. Menurutnya, kebijakan tersebut sama sekali tidak memihak nelayan, baginya ukuran kapal sangat tidak mempengaruhi hasil tangkapan.
"Saya tidak setuju, yang namanya nelayan itu hasilnya tidak tentu, yang pake BBM subsidi saja hasilnya kadang-kadang masih tidak menutup, apalagi subsidinya dicabut. Kita tetep menolak. Kita akan melakukan aksi ke istana," tegasnya.
Menurut Rusmadi, Harga solar industri tanpa subsidi saat ini adalah Rp12.924 per liter, harganya tidak stabil karena mengikuti pasar. Kalau naik, akan ditambah sekitar Rp900 dan kalau turun sekitar Rp550 hingga Rp600 per liter. Sementara pemerintah juga membatasi penggunaan BBM tertentu (solar) untuk kebutuhan kapal sebanyak 25 ribu KL (kilo liter) per kapal sekali melaut, dan harga solar bersubsidi Rp5500 per liter.
Bahkan, para nelayan dari Serikat Nelayan Tradisional (SNT) pun tegas menolak kebijakan ini, pihaknya menilai pemerintah akhir-akhir ini seringkali mengeluarkan kebijak yang tidak sesuai dengan kebutuhan Nelayan.
"Ini jelas, sangat menyengsarakan nelayan," tandas ketua SNT, Kajidin.
