Pembangunan Monorel Tak Beri Keuntungan

"Tidak ada investor yang mau mengelola Monorel dikarenakan dianggap tidak fisible atau tidak layak," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Senin (16/3/2009).

Pemprov DKI pun tidak bisa membatalkan perjanjian dengan perusahaan penanam modal saat ini karena tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membatalkan perjanjian. Apalagi pembatalan di negara hukum seperti Indonesia, aku Fauzi, jika membatalkan perjanjian secara sepihak pun bisa dituntut secara hukum. Resiko itupun yang menjadi alas an mengapa monorel minim investor.

"Saya sebagai gubernur adalah subyek hukum yang harus mematuhi hukum yang ada. Masak seenaknya saja, tidak mungkin," tukasnya.

Sementara terkait dengan permasalahan yang membayangi pembangunan monorel ini, mantan wakil gubernur masa bakti 2002-2007 ini mengatakan akan ada pertemuan tersendiri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun ia tidak memastikan kapan pertemuan tersebut. Ia juga menyatakan pertemuan dengan PT Jakarta Monorel (PT JM) baru akan dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan BPKP.

Berkaitan dengan dipanggilnya PT Adhi Karya oleh Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, Fauzi tidak mau berkomentar. Ia menyatakan hal itu merupakan urusan intern PT JM dan tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI.

"Tolong diingat lagi, dalam kontrak pemprov dengan PT JM, kami hanya jadi regulator dalam hal pengelolaan dan tarif. Kemudian ada tambahan lagi, peraturan Menteri Keuangan soal short full guarantee (jaminan ketercapaian penumpang jika tidak mencapai angka tertentu, pemprov menutup kekurangannya). kepada PT JM Itu saja keterlibatan kita, selebihnya tidak," ucapnya.

Menteri BUMN Sofyan Djalil memanggil PT Adhi Karya karena ingin menanyakan nasib dana yang sudah diinvestasikan Adhi Karya di proyek yang tak kunjung usai.

Diketahui, PT Adhi Karya memegang 30,1 persen saham konsorsium pembangun proyek monorel. Sofyan juga mengaku kesal ketika melihat onggokan tiang-tiang besi penyangga moda transportasi berbasis rel itu sia-sia begitu saja.

Direktur PT Jakarta Monorel (PT JM) Sukmawati Sukur mengatakan ada tiga alternatif untuk menyelesaikan proyek monorel yang kini terbengkalai yang mesti dipilih Pemprov DKI Jakarta. Ketiga opsi itu adalah, pengambil alihan sepenuhnya oleh pemprov, pembangunan terus dilanjutkan atau pembangunan tetap dilanjutkan, namun dengan menemukan investor baru yang sanggup menangani monorel yang termasuk dalam skema Pola Transportasi Massal (PTM) ini.

Tentang ketiga opsi itu, Sukmawati masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai kelanjutan proyek ini. Jika proyek itu dihentikan, ujarnya, PT JM bersikeras meminta ganti rugi investasi yang telah dikeluarkannya.