Rabu, 12 Februari 2025
Menurut koordinator tim advokasi PKS, Afif Rahman SH, netralitas birokrat harus kembali digugat. Hal ini mengingat maraknya istri-istri birokrat yang menjadi calon anggota legislatif daerah (caleg) pada pemilihan umum tahun 2014 ini.
"Apalagi kebetulan mereka berasal dari partai tertentu saja yang sama dengan struktur birokrat tertinggi di daerah," ungkap Afif.
Birokrat, jelas Afif, merupakan kalangan yang mampu mengakses dan menggunakan fasilitas negara. Dengan diseretnya birokrat pada kepentingan politis, dikhawatirkan penggunaan fasilitas negara dan aspek pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak adil. Lambat laun ketidak-netralan kalangan birokrat ini bisa menyebabkan demokrasi tidak sehat. Dan isu netralitas birokrat ini, ungkapnya, harus terus disuarakan agar demokrasi yang ideal, yang diidam-idamkan semua pihak, kembali sehat.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) PKS Indramayu, Agung Mardianto MAg, menambahkan bahwa hilangnya netralitas memicu ketidak-kondusifan di daerah.
"Maka berbicara kondusifitas daerah harus didahului oleh netralnya para penyelenggara negara dalam berpolitik," ujar Agung. Untuk itu, PKS Indramayu akan melakukan kunjungan politik pada seluruh birokrat di Indramayu. Meski beberapa camat, dan kuwu serta penyelenggara pemilu di beberapa wilayah di Indramayu sudah dikunjungi, PKS merasa belum cukup.
"Kami akan mengunjungi seluruh birokrat di Indramayu. Netralitas dalam proses demokrasi ini akan kami kawal hingga tuntas," tutup Afif
