Rabu, 12 Februari 2025
Hal itu dilakukan Silvi, honorer di UPTD Pendidikan Kecamatan Balongan melaporkan nama berinisal SUT kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Kamis (6/3/14).
Dilaporkan, nama tersebut dianggap telah memanipulasi data yang melibatkan oknum pejabat di instansi kantor Kecamatan Balongan Indramayu.
Silvi memaparkan, SUT seharusnya menjadi tenaga honorer sejak 2009 dan bukan 2004. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Edaran Menpan RB nomor 5 Tahun 2010 tentang Honorer Kategori II.
"Saya adalah honorer yang bekerja di Kantor Kecamatan Balongan sejak awal, dan tidak kenal dengan SUT tenaga honorer yang lolos sekarang, silahkan konfirmasi dengan Rahmat yang saat ini masih di kantor camat Balongan, kenal tidak dengan SUT," beber Silvi kepada wartawan usai menyampaikan pengaduan kepada BKD.
Silvi menegaskan, jika laporannya tidak direspon dan yang bersangkutan tetap dilakukan pemberkasan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP), maka ia akan menempuh jalur hukum dan siap membongkar secara tuntas, termasuk keterlibatan oknum pejabat.
"Saya akan jamin banyak pihak yang terlibat, bahkan keterkaitan oknum camat yang masih memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan SUT akan terkena imbasnya," tegasnya.
Sementara, Kepala BKD Indramayu Eddy Mulyadi melalui juru bicaranya Winaryo mengungkapkan, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menguji kebenarannya.
"Besok jika disposisinya turun, saya langsung sikapi ke bawah untuk melakukan investigasi ke lapangan terhadap kebenaran laporan pengaduan tersebut," katanya.
Pihaknya menilai, jika benar apa yang dilaporkan, maka akan diproses secara hukum.
"Patut diduga terjadi manipulasi data," ungkap Winaryo.
Winaryo menjelaskan, hingga saat ini, baru ada satu nama yang dilaporkan secara resmi ke BKD Indramayu.
Sebelumnya, BKD Indramayu mengumumkan 201 nama lolos seleksi CPNS dari 1.130 honorer K2 yang mengikuti tes.
Selain itu sebelumnya pernah juga para honorer yang tak lolos, melalui Forum Solidaritas Honorer Indramayu (Foshdi) yang diketuai oleh Agung melakukan audensi dengan DPRD Indramayu mengadu permasalahan terkait hasil seleksi CPNS honorer K2. Sempat melakukan unjuk rasa ke Jakarta beberapa pekan lalu.
