Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Indramayu, Ahmad Bachtiar, sebagai wakil dari Bupati Indramayu Anna Sophana dalam rapat Paripurna terkait jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi soal pemberian hibah tanah, Senin (10/3/14).
Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi pada intinya adalah membantah jika rencana pemberian hibah tanah kepada perumahan nelayan Karangsong dan Yayasan Gempur Gakin itu demi kepentingan politik tertentu,
Namun ia mengakui bahwa pada dasarnya rencana hibah tersebut bersifat birokratis dan pembahasannya politis karena harus menunggu persetujuan DPRD.
"Dewan merupakan lembaga politis," ujarnya.
Meski begitu, ia serahkan sepenuhnya kepada Pansus DPRD yang sudah dibentuk untuk membahas soal itu. Sehingga sejak jawaban bupati disampaikan maka sudah ke tahap pembahasan di Pansus.
"Bola sekarang berada di tangan pansus. Proses pembahasannya akan berlangsung mulai 10-18 Maret ini. Apakah hibah akan dilaksanakan, atau tidak, tergantung hasil pembahasan di Pansus," katanya.
Anehnya, dalam rapat Paripurna soal jawaban bupati itu, Ketua Pansus, Ahmad Nasiruzaman dari Fraksi Golkar tidak hadir.
Sementara, Ketua DPRD Indramayu, Abdul Rozaq Muslim mengatakan, terkait usulan hibah tanah ini, pada dasarnya Pemda sudah mengambil langkah tepat dengan menempuh dulu persetujuan dari dewan.
Rozaq pun sempat marah-marah ketika dalam rapat Paripurna soal pandangan umum fraksi, mayoritas fraksi meminta menunda usulan bupati, menurut Rozak pernyataan itu tidak konsisten dengan rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Indramayu saat penentuan jadwal pembahasan.
"Harusnya kalau mau menolak kenapa tidak saat Bamus," lantang Rozaq.
Sementara Ketua Fraksi PKS, Hadi Hartono SE memaparkan, kesepakatan di Bamus terkesan disetting untuk segera disepakati membahas usulan bupati tersebut. Bahkan, pembahasan di Bamus dilakukan hanya satu kali dan langsung diputuskan.
"Pada saat Bamus pun kami ngotot untuk ditunda, tapi Ketua ngotot, sudah lah mas ini hanya penjadwalan," papar Hadi.
Diketahui, Anna Sophanah merupakan kader Partai Golkar, sementara Anggota Dewan di DPRD Indramayu Periode 2009-2014 mayoritas dihuni oleh perwakilan dari Partai Golkar dengan menduduki 24 kursi dari total 50 kursi, yang lainnya PDI Perjuangan 7 kursi, Partai Demokrat 5, PKB 5, PKS 4, Hanura 2, Gerindra 2, dan PPP 1 kursi.