Sebelumnya bupati Indramayu Anna Sophanah mengusulkan hibah tanah senilai milyaran rupiah dengan luas total tanah 31.210 m2 untuk menjadi hak milik di perumahan nelayan Karangsong (20.000 m2) dan yayasan Gempur Gakin (11.210 m2).
"Jika semua fraksi tetap menahan diri agar dilakukan penundaan, kami yakin Pimpinan (DPRD Indramayu -red) akan memutuskan sikap yang amat bijak," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Ruslandi, Senin (10/3/14).
Ia menjelaskan, usulan bupati Indramayu Anna Sophanah atas bantuan hibah harus ditunda. Penundaan itu dimaksud bukan berarti menolak terhadap usulan tersebut yang memang demi kepentingan rakyat.
Bahkan, ia menegaskan, jika memang penundaan itu tidak direspon dengan bijak, maka dengan sikap politiknya fraksi PDI Perjuangan akan keluar dari pembahasan Pansus.
"Sekalipun kami mengutus anggota yang masuk pada pembahasan Pansus, tetapi bukan melemahkan semangat dan sikap partai, namun itu bentuk penegasan yang akan kami sampaikan pada Pansus nanti," jelasnya.
Bukan hanya itu, pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah politik seperti mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Barat dan KPK.
"Sikap politik itu bukan hanya secara lisan tapi tertulis juga akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Pimpinan Partai hingga DPP Partai PDI Perjuangan bahkan KPK juga akan kami tembusi," tandasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, H Eryani Sulam juga berpandangan sama. Menurutnya, sejak dalam pandangan fraksi yang mayoritas meminta penundaan usulan bupati tersebut, harusnya secara otomatis, pimpinan dewan tidak melanjutkan pembahasan itu, sehingga tidak muncul prasangka politis untuk kepentingan partai tertentu.
"Seharusnya sikap fraksi itu dihargai, karena pertimbangannya adalah bukan menolak program Pemkab tetapi minta ditangguhkan setelah Pemilu, dan itu masih pada batas kewajaran." terang Eryani.
Sebelumnya, Empat fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan GNPR (fraksi gabungan Gerindra, Hanura, dan PPP) meminta usulan bupati ditunda pasca Pemilu. Sementara dua fraksi yakni Golkar dan Demokrat menerima sepenuhnya usulan Bupati Anna Sophanah.
Diketahui, Anna Sophanah merupakan istri dari Irianto MS Syafiuddin alias Yance, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.