Senin, 3 Maret 2025
"Masalah ketenagakerjaan begitu besar dan luas, dari mulai angkatan kerja yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, masalah tenaga kerja formal, tenaga kerja informal, tenaga kerja domestik dalam negeri dan di luar negeri (TKI), serta penanganan dan perlindungannya dari mulai tingkat perusahaan, daerah, nasional hingga ke tingkat internasional," ujar Ketua Presidium KPBI (Komite Politik Buruh Indonesia), Indra Munaswar, Sabtu (26/7/14).
Menurutnya, dalam rangka membangun daerah tertinggal dapat diintegrasikan dengan program Transmigrasi Nasional. Karenanya kedua program nasional tersebut dapat diurus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sehingga Kementerian Tenaga Kerja dapat fokus mengurusi masalah pekerja Indonesia.
Selain itu, KPBI juga mengusulkan agar nama Kementerian Perhubungan diubah menjadi Kementerian Transportasi Nasional. "Karena makna kata "Perhubungan" sangat berbeda dengan kata "Transportasi" yang sesuai dengan ruang lingkup tugas kementerian tersebut," terangnya.
Lebih jauh, KPBI berharap agar Kabinet "Indonesia Hebat" Jokowi-JK harus menggambarkan kebhinekaan Indonesia dari Aceh sampai Papua, kebinekaan agama dan etnis, tanpa mengabaikan parpol pendukung, relawan dan komunitas pendukung yang bertumpu pada profesionalitas, integritas dan kompetensi, serta jauh dari terindikasi koruptif.
"Kebinekaan Kabinet Indonesia Hebat ini sangat diperlukan dalam upaya membangun Indonesia secara merata, dan guna menghindari kecemburuan daerah, agama dan etnis. Meski nantinya sebagian menteri itu bersumber dari parpol pendukung, relawan dan komunitas pendukung, tidak masalah asal tergambar secara jelas kebhinekaan tersebut," tandasnya.
