Jum'at, 10 Januari 2025
Hal itu disampaikan oleh Umar S. Radic, Direktur Institut Analisis Wacana, JW, terkait demonstrasi kuwu ke Pendopo Indramayu yang menuntut agar pemilihan kepala desa yang akan digelar November 2014 mendatang, ditunda hingga Pilkada Indramayu 2015 selesai.
"Menurut saya, aksi Kuwu yang ingin menunda pelaksanaan pilkades secara serentak ini adalah gerakan politik yang dirancang oleh sebuah kelompok yang mendorong para kuwu melanggar undang-undang dan menentang peraturan pemerintah sehingga bila diwujudkan, misalnya dengan mendemo Departemen Dalam Negeri dengan tuntutannya itu maka, ini bukan lagi potensi melawan negara, melainkan secara nyata melawan negara, sebab undang-undang dan aturan pemerintahnya kan sudah jelas, mosok mau dilawan?" papar Umar.
Terkait dengan bagaimana kelompok yang diduga berada di balik gerakan politik para kuwu tersebut mengendalikan aksi, Umar menuturkan:
"Saya menduga bahwa alat kontrol dari aksi tersebut adalah wacana tentang anggaran pembangunan desa yang bersumber dari APBN, yang jumlahnya sekitar satu milyar dan ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah yang eksekutor realisasinya adalah Pemda Indramayu. Boleh jadi kelompok ini memiliki akses ke RKUD dan mengelola wacana tersebut lalu mendesakkannya ke para kuwu sehingga mereka melakukan aksi seperti beberapa hari lalu," tutup Umar.
