"Sangat kecewa sekali kepada PT Pertamina RU VI Balongan karena dinilai tidak tanggap dengan keadaan buruhnya yang selama ini telah mengabdi ataupun bekerja yang rata-rata di atas 10 tahun lebih yang nasibnya tak kunjung membaik," ujar Ketua Serikat Buruh Federasi Mitra Kerja PT Pertamina Balongan, I Yayan Kusriyanto.
Massa aksi mendesak agar pihak Pemda dalam hal Dinsosnakertrans untuk segera memanggil Manajemen PT Pertamina agar bisa menjembatani masalah Buruh di Indramayu, terutama Buruh PT Pertamina yang sudah Bekerja puluhan tahun juga resiko kerja yang sangat tinggi karena bekerja di lingkungan Migas yang sewaktu-waktu bisa merengut nyawa, seperti Kecelakaan Kerja yang terjadi di Pertamina Mundu pada 13 Maret lalu. (Baca: Sudah 20 Tahun Outsourcing, Buruh PT Pertamina Tewas Saat Kerja).
Perwakilan Buruh juga menyerahkan hasil rapat komisi IX pada 8 September 2014 ke pejabat Dinsosnakertrans yang isinya diantaranya merekomendasikan pengangkatan pekerja Outsourcing di BUMN dimulai secara bertahap pada 15-30 september 2014.
Pekerja Ousourcing yang diangkat mengacu pada data satgas Monitoring pelaksaksanaan kebijakan Ouotsourcing BUMN. Kemenakertrans juga diminta untuk menerbitkan nota pemeriksaan terhadap empat BUMN salah satunya PT Pertamina.
Aksi tersebut dimulai pukul 08.00 berkumpul di pintu masuk RU VI Balongan dan kemudian berkonvoi dengan sepeda motor menuju Dinsosnakertrans dengan pengawalan ketat aparat polsek.Mereka terdiri dari massa Buruh Serikat Buruh Dwikora,SBMK Federasi KASBI, Juga Serikat Buruh UPMS Balongan.
Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Indramayu, Daddy Haryadi mengaku tak mengetahui akan adanya RDPU dengan DPR-RI komisi IX yang hasilkan keputusan tersebut.
"Saya baru tahu ada kabar seperti itu namun kita perjuangkan hal itu," Pungkasnya
Pihaknya akan kirim Surat dukungan dan nota pemeriksaan yang dibuat sebelum tanggal 15 september.
"Hasil nota pemeriksaan maksimal 1 minggu akan juga di sampaikan ke pertamina," tandasnya.