"Ketentuan anggaran Pilwu harus diwaspadai, jangan sampai terjadi pungli oleh Muspika untuk memanfaatkan pilwu serentak. Jangan sampai ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, karena anggaran pengamanan sudah inklud dalam APBD," ungkap praktisi hukum, Sahali SH, Rabu (9/10/14).
Ia menuturkan, Muspika yang terdiri dari tiga instansi, Polsek, Koramil, dan Kecamatan, merupakan lembaga yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sesuai konstitusi dan Undang-Undang, termasuk di dalamnya soal anggaran.
"Kalau Pilwu dijadikan alasan untuk meminta anggaran dari panitia Pilwu, maka ini tindakan inkonstitusional," jelasnya.
Apalagi, lanjut Sahali, misalnya ada alasan penambahan personil di kepolisian atau pun koramil dari daerah lain, tentu masih merupakan tanggungjawab kepolisian di tingkat kabupaten (Polres Indramayu) dalam hal anggaran.
"Sehingga kepolisian atau koramil tidak punya hak untuk meminta anggaran ke panitia Pilwu, karena itu sudah tugasnya untuk mengamankan masyarakat," tegasnya.
Oleh karenanya, ia berharap, dalam Pilwu serentak di Indramayu yang digelar pada 10 Desember mendatang, hendaknya Muspika tidak mengedepankan spirit kapitalistik, tapi harus sama-sama membangun spirit untuk membuat rasa aman masyarakat.
"Indikator suksesnya Pilwu serentak bukan sebatas aman dan tidak aman, tetapi harus melahirkan kepala-kepala desa yang kredibel dan proses pilwu yang transparan dan akuntabel. Itu baru namanya sukses," terangnya.
Sehingga ia mengingatkan kepada semua panitia Pilwu dan rakyat Indramayu secara umum, agar melakukan kontrol terhadap intervensi Muspika dan Pemda dalam proses Pilwu di masing-masing desa.
"Saya berharap, semua panitia Pilwu melakukan transparansi, bukan hanya pada hasil perhitungannya saja, tetapi juga pada laporan anggaran," katanya.
Selain itu, Sahali juga mengingatkan kepada Anggota DPRD Indramayu ang masih hangat menduduki kursi wakil rakyat, agar ikut memantau dan mengawasi secara serius.
"Seharusnya semua pihak termasuk DPRD ikut memantau masalah ini, terlebih bupati Indramayu harusnya mengeluarkan edaran ke muspika untuk tidak memungut biaya dari panitia pilwu," pungkasnya.