Sabtu, 11 Januari 2025
Indramayu – Anggota Fraksi Partai PDIP, PKB, dan Fraksi Gabungan melakukan aksi walk out (WO) dari ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, saat pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Indramayu 2015. Sidang paripurna diwarnai dengan interupsi anggota atas kejelasan dan transparansi objek blanja rincian dan programnya. Selasa 18/11/2014.
Terkait hal kursial yang menyebabkan pihaknya melakukan aksi WO, Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Indramayu, Muhamad Sholihin S.Sos.I mengatakan, sebagaimana pandangan umum fraksi PKB pada persidangan, pihaknya meminta RAPBD di koreksi atau di evaluasi sebagaimana perintah permendagri nomor 13 tahun 2006, namun hal itu masih belum diindahkan oleh eksekutif dalam hal ini adalah terkait dengan rincian program.
“kami minta RAPBD dikoreksi atau di evaluasi sebagaimana perintah permendagri nomor 13 tahun 2006, itu masih belum diindahkan oleh eksekutif dalam hal ini adalah rincian program,”Jelas Solihin kepada awak media saat ditemui di ruang fraksinya. Selasa 18/11/2014.
Lanjut Solihin, hal tersebut juga sebagaimana amanat pasal 24 ayat 1.2 dan 3 pasal 22 sampai 24 yang memerintahkan, agar sampai objek blanja rincian dan program, oleh karena hal ini masih tidak diindahkan meskipun berkali kali pihaknya meminta, tetapi eksekutif tidak pernah mengasih, hanya ada dari dinas pendidikan itupun hanya sebagian, dan oleh karena hal tersebut adalah konsekwensi hukum, maka pihaknya mangambil sikap konsisten untuk tidak bertanggung jawab dalam pengesahan RAPBD 2015 tersebut.
“berkali kali kami minta tetapi eksekutif tidak pernah mengasih hanya dari dinas pendidikan itupun hanya sebagian, karena ini adalah konsekwensi hukum, kami akan mangambil sikap konsisten untuk tidak bertanggung jawab dalam pengesahan RAPBD 2015 ini,”Lanjutnya.
Masih menurut Muhammad Solihin, dalam proses pembahasan ada yang tidak fair (adil) dan tidak transparan salah satunya terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu, dimana masih belum pernah dibahas sama sekali di Badan Anggaran (Banggar) DPRD, oleh karenanya tiba tiba langsung di sahkan, dan hal ini punya konsekwensi sebagai tanggung jawab moral kepada publik, bahwa KPUD adalah bagian daripada pesta Demokrasi dan harus transparan.
Sementara berdasar ketentuan tata tertib (tatib) DPRD Indramayu, apabila 2/3 (dua pertiga) tidak ikut dalam paripurna tersebut, dikatakan Solihin, itu artinya tidak memenuhi quorum sebagaimana tatib, maka persidangan tersebut adalah tidak sah, dan harus di ulang.
“Tatibnya dua pertiga, harusnya kalau kita yakni, fraksi partai, PDIP,PKB dan Fraksi Gabungan tidak ikut, itu artinya tidak memenuhi quorum sebagaimana tatib, maka persidangan tadi adalah tidak sah, harus di ulang,”tegasnya.
Solihin berharap, kedepan para eksekutif mematuhi RAPBD dan apapun namanya sesuai dengan produk undang undang dalam penyusunan APBD, sebagaiman diatur dalam Permendagri, karena ketika berbicara hukum ketika eksekutif mengajukan dan legislatif mengesahkannya, maka legislative yang nantinya akan terkena, oleh karena itu pihaknya tidak mau terjebak di dalamnya, dan pada prinsipnya agar tetap aman serta transparan terhadap publik.
“ya di taati sajalah di ikuti saja, karena ini juga demi kenyamanan keamanan kita bersama, karena ketika berbicara hukum, legislatif yang kena ketika eksekutif mengajukan dan kita mengesahkan itu punya konsekwensi hukum dan kami tidak mau terjebak di situ kami pingin aman dan kami ingin transparan, saya pikir itulah prinsipnya,”Tutup Solihin.
