Minggu, 2 Maret 2025
Indramayu – Paska kebijakan pemerintah membatasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, para nelayan termasuk nelayan Desa Karangsong Indramayu dan sekitarnya, terus mengalami masa masa sulit, hal tersebut disampaikan oleh nelayan maupun perwakilannya dalam menerima kunjungan kerja Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, bersama anggota lainnya di SPBN Karangsong Indramayu. Senin (1/12/2014).
Terkait berkurangnya kebutuhan ataupun kuota BBM Solar di SPBN Karangsong yang semula mendapat 608 KL/bulan menjadi 480 KL/bulan, hal ini menjadikan banyak nelayan tidak melaut.
Perwakilan nelayan, Kajiidin, yang juga Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) mengatakan, pasca kenaikan harga dan pembatasan kuota BBM jenis Solar di semua SPBN termasuk di Indramayu nelayan terus merugi, apalagi saat ini harga jual ikan terus anjlok dengan adanya persoalan itu saat ini nelayan merugi hingga mencapai 40 persen.
Dikatakan Kajidin, untuk mendapatkan solar nelayan harus mengantre hingga harus menunggu beberapa minggu bahkan hingga beberapa bulan, oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah termasuk Pertamina dan BPH Migas serta pihak terkait lainnya, agar segera menambah kuota BBM solar tersebut terutama di SPBN Karangsong Indramayu, yang berdasarkan kebutuhan. dan juga agar kiranya menambah titik SPBN di daerah daerah nelayan potensi kecil terutama di Indramayu.
“Kita dulu ketemu di BPH migas untuk menyampaikan keluhan yang ada, hampir semuanya sama persoalannya, ketika pemerintah menerapkan kebijakan soal 20 persen untuk mengurangi kuota BBM yang berdampak kepada ratusan hingga ribuan nelayan yang tidak melaut,” Ujar Kajidin.
Senada dengan Kajidin, pihak Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu yang disampaikan Sekretarisnya, Suryana SE mengatakan, akibat pembatasan kuota tersebut selain mengakibatkan antrean pembelian BBM Solar nelayan semakin banyak, dan produksi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong juga turun drastis yang semula mampu produksi 90 ton/hari menjadi 45 ton/hari.
“Setelah ada pembatasan kuota, pengurangan 20 persen dampaknya sangat besar sekali, selain antrean di SPBN semakin banyak hingga harus menunggu berbulan bulan untuk mendapat solar, produksi ikanpun menurun,” Jelasnya.
Sementara, menanggapi hal itu Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, keluhan dan keinginan dari nelayan tersebut yakni, yang terpenting solar agar tersedia dan agar antreanpun tidak panjang minimal 2 hari nelayan bisa mendapatkan solar, maka pihaknyapun akan segera membahas kebutuhan nelayan tersebut dengan semua pihak, Kardaya juga mengatakan, jika dalam satu minggu masih belum ada perubahan pada kuota di SPBN Karangsong dirinyapun meminta agar nelayan maupun pengurus yang hadir dalam acara tersebut segera menyampaikan kepada dirinya.
“Mohon nanti semua catat nomor kontak kami, kalau seminggu belum ada perubahan mohon segera hubungi kami”, tegasnya.
Lanjut Kardaya, Nelayan adalah sama haknyapun sama tidak ada yang dibeda bedakan dan dirinya berharap kepada BPH Migas setelah melihat kondisi tersebut agar segera menindak lanjutinya, jika tidak ada perubahan kardaya pun mengatakan, baik perwakilan nelayan maupun kepala dinas kelautan Indramayu agar bisa datang ke Jakarta untuk menyampaikan permaslahan tersebut apa bila dalam satu minggu ini tidak ada perubahan.
“Nelayan orang kecil jangan di anulah, (dibedakan), kalu kondisinya kaya gini dan belum ada perubahan, saya juga minta pak kepala dinas mangga datang ke Jakarta dan sampaikan ke kita, bahwa belum ada perubahan,” pintanya.
Selain Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, turut hadir anggota komisi V DPR RI Lucky Hakim, General Manager PT Pertamina (persero) Affandi, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu A.R. Hakim, Wakapolres Indramayu Kompol Dasmin Ginting, Jajaran Pengurus KPL Mina Sumitra Indramayu, serta warga masyarakat nelayan Karangsong dan sekitarnya.
