Jum'at, 10 Januari 2025
Pemerintah mengizinkan pihak swasta untuk mengekspor beras seperti yang selama ini dilakukan oleh Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog). Kendati demikian, ekspor mereka dibatasi maskimal 100 ribu ton untuk jenis beras premium, bersertifikat dan produk lokal yang unggul. Ekspor hanya diperbolehkan pada April hingga Juni atau selama musim panen. Selain itu ekspor hanya dapat dilakukan dari tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Jakarta, Surabaya dan Makassar.
Kesempatan ekspor beras di tahun ini tetap terbuka meskipun angka ramalan kuartal I pertumbuhan produksi gabah tahun ini hanya 1,16 persen atau lebih rendah dari 2008 sebesar 5,46 persen. "Tapi, kami tetap buka peluang ekspor, karena pertumbuhan di angka ramalan kedua dan ketiga tetap tinggi," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti di Departemen Keuangan, Rabu (18/3).
Menurut Bayu, izin ekspor tetap harus dilakukan per pengiriman atau tiap pengapalan (shipment). Izin itu nantinya diajukan ke Departemen Perdagangan dengan mencantumkan berbagai syarat, yaitu nama perusahaan, alamat, nama penanggungjawab, nomor kontak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, jenis beras yang akan disekpor (termasuk kemasan dan merek dagang), volume ekspor, pelabuhan muat, negara tujuan ekspor, rekomendasi dari Departemen Pertanian, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2008.
Selama ini ekspor beras rencananya akan dilakukan oleh Bulog semata. Namun, Menteri Pertanian Anton Apriyantono berpendapat bahwa kebijakan ekspor beras oleh satu pihak, dikhawatirkan akan memperumit birokrasi yang ada. Selain itu biayanya juga lebih besar. Oleh karena itu Anton mengusulkan agar ekspor beras bisa dilakukan lebih dari satu pintu, bukan hanya Bulog. Dirharapkan ekspor beras melalui berbagai pintu bisa memperbaiki birokrasi dan margin di tingkatan petani.
Adapun tujuan pemerintah membatasi jumlah ekspor agar dapat menjamin harga dan pasokan beras dalam negeri. Langkah ini diambil karena harga beras di pasar internasional melonjak tinggi. Dalam waktu tiga bulan terakhir, harga beras internasional naik rata-rata sebesar 32 persen per ton atau mencapai AS$ 700 per ton. Pemerintah khawatir harga tersebut mendorong pedagang dalam negeri mengekspor pasokan beras mereka, sehingga harga di dalam negeri pun ikut terkerek naik.
Selain untuk menjamin harga dan pasokan, alasan lain pemerintah membatasi jumlah ekspor beras maksimal 100 ribu ton selama April-Juni, terkait upaya pemerintah mengajukan beras sebagai produk khusus kepada World Trade Organization. "Salah satu persyaratannya yakni tak boleh mengekspor beras," kata Bayu.
Namun kebijakan baru pemerintah tersebut tidak serta merta mendapat tanggapan positif dari Bulog. Bulog merasa keberatan dengan izin shipment seperti yang diminta Departemen Perdagangan. "Untuk mendapatkan izin dari Depdag, harus disiapkan izin shipment yang sudah jelas jumlahnya, negaranya, pelabuhannya, harganya. Kami keberatan karena data itu baru ada kalau kontrak sudah dilakukan," kata Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar saat jumpa pers di kantornya.
Menurut Mustafa, bila tidak ada izin dari pemerintah maka perusahaannya tidak berani untuk melakukan kontrak dengan pembeli, seperti halnya saat Bulog melakukan impor. Oleh karena itu, Bulog belum bisa memastikan patokan harga untuk beras yang akan diekspor. "Semua bisa dilakukan bila sudah ada izin dari Depdag," ujarnya.
