Rabu, 12 Februari 2025
Hal itu diungkapkan saat Ia melakukan kunjungan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di balai desa Junti Kedokan Juntinyuat Indramayu, Senin (23/2/15).
"Peran aparatur pemerintahan menjadi hal yang sentral dan menitikberatkan kepada kinerja. Untuk itu lembaga eksekutif dari tingkat pusat sampai daerah harus bahu membahu dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus menjadi pelayan masyarakat, bukan dilayani," tegas Bambang di hadapan para warga setempat.
Anggota komisi A yang konsesn di bidang pemerintahan ini menegaskan, pembangunan pemerintah yang berbasis desa, harus disikapi secara cermat, tepat dan benar, karena program pembangunan berbasis desa yang sudah dilegal formal melalui UU Desa, harus juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang sudah disiapkan, yakni melalui infrastruktur Perda, Perdes dan Keorganisasiannya.
"Kerjasama smua lembaga pemerintahan dalam mensinergiskan program pembangunan desa sangat penting, dan juga peranan semua stakeholder dalam merencanakan pembangunan," jelas kader PDI Perjuangan yang dipilih dari dapil Indramayu-Cirebon ini.
Ia menambahkan, pemerintah Indramayu harus melihat potensi masyarakat yang mayoritas berbasis agraris, sehingga harus bisa meletakkan flatform dasar pembangunan yang menuju kedaulatan pangan di Indonesia.
"Pembenahan pembangunan di Indramayu harus menuju pada penyiapan dan penguatan petani, dari benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan Infrastruktur pendidikan pertanian untuk SDM yang mumpuni," tegas pria asal Cirebon ini.
Sementara, Kuwu Junti Kedokan, Sutarli mengatakan ia merasa bangga dikunjungi oleh wakil rakyat dari provinsi Jawa Barat.
"Semoga ini juga patut ditiru oleh para anggta DPRD lainnya," katanya.
Salah satu warga setempat, Suhendri mengatakan, anggota dewan itu memang harus terjun ke masyarakat, untuk melihat dan mendengar langsung keluhan rakyat.
"Semoga Indramayu ke depan bisa lebih baik," tandasnya.
